TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

TUGAS I

Konsep Teori menurut para ahli

                               I.            Emory-Cooper

Teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variablel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memperdiksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

                            II.            Turner dan Kornblum

Menurut Turner teori merupakan proses mental untuk membangun ide sehingga ilmuwan dapat menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Sedangkan Kornblum mengemukakan bahwa teori merupakan seperangkat jalinan konsep untuk mencari sebab terjadinya gejala yang diamati. Dalam proses pencarian sebab ini para ilmuwan membedakan antara faktor yang dijelaskan dengan faktor penyebab.

                         III.            Labovitz dan Hagedorn

Mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.

                         IV.            John W Creswell (1993)

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah

                            V.            Erwan dan Dyah (2007)

Menjelaskan bahwa teori adalah  serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu.

Berdasarkan pengertian dari definsi Teori menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Teori merupakan suatu kumpulan konsep, dalil-dalil, serta paham yang berkaitan satu dengan yang lain yang tersusun secara sitematis untuk menjelaskan suatu variable atau hubungan terkait fenomena atau fakta-fakta yang ada.

Definisi Administrasi Publik

I.     Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro

Salah satu definisi Administrasi Publik adalah merupakan suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang mana meliputi tiga cabang dalam pemerintahan yaitu, eksekutif, yudikatif, dan legislative serta hubungan-hubungan di antara mereka.

II.  Prajudi Atmosudirojo

Administrasi Publik adalah administrasi dari pada negara sebagai suatu organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya suatu tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

III.   Dwight Waldo

Administrasi Publik adalah suatu manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah

IV.        GeorgeJ.Gordon

Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan suatu organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan aturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, badan legislatif, serta pengadilan.

Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4)Adminstrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Paradigma Administasi Publik

            Nicholas Henry secara rinci mengemukakan lima paradigma administrasi negara yaitu:

Paradigma Pertama: Dikhotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Periode  ini  berarti  adanya  pemisahan  antara  ilmu  politik  dengan administrasi.  Periode  ini  ditandai  dengan  munculnya  buku  Politics  and Administration  karangan  Frank  J.  Goodnow  tahun  1900.  Dalam  bukunya Goodnow menyatakan bahwa ada dua fungsi  yang berbeda dari  pemerintahan yaitu:  Pertama, fungsi  politik  yang  menyangkut  kebijaksanaan  atau  ekspresi kemauan  negara,  dan  Kedua, fungsi  administrasi,  yaitu  yang  menyangkut pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Paradigma Kedua: Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada masa ini berkembang anggapan bahwa prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal yang dapat ditemukan dan yang dapat berlaku kapan dan dimana saja. Prinsip-prinsip administrasi adalah prinsip dalam arti yang sebenarbenarnya. prinsip-prinsip  administrasi  akan  berlaku  dalam setiap  lingkungan administrasi,  tanpa  memandang  segala  macam bentuk  faktor  budaya,  fungsi, lingkungan, misi,  dan situasi. 

Tanpa ada kecualinya prinsip-prinsip administrasi dapat  diterapkan  dimana  saja  dengan  hasil  yang  memuaskan.  Anggapan  ini bersumber  dari  buku  Principles  of  Public  Administration  karangan  W.F. Wilioughby tahun 1927. Dan salah satu pendukung teori ini adalah HENRY FAYOL dalam 14 Prinsip Administrasinya.

Paradigma Ketiga: Administrasi Negara sebagai llmu Politik (1950-1970)

Pada masa ini  berkembang anggapan bahwa administrasi  negara  tidak  dapat dipisahkan dari ilmu politik, hal ini ibarat dua mata uang dengan dua muka. Dalam proses administrasi negara banyak menerima masukan dari politik begitu juga  sebaliknya.  Tokoh  pada  masa  ini  adalah  Herbert  Simon.  Apabila diperhatikan ternyata jelas bahwa gerakan ini sifatnya mundur, karena itu timbul  batasan-batasan  administrasi  negara  yang  bersifat  menerapkan  locus  pada birokrasi  pemerintah.  Masa  ini  dapat  pula  diistilahkan  dengan  masa  yang meninjau kembali  jalinan konseptual  antara administrasi negara dengan politik.  Tulisan-tulisan  mengenai  administrasi  negara  pada  masa  ini  berusaha mengaitkan administrasi Negara sebagai ilmu politik.

Menurut Unesco Paris 1948 ilmu politik dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:  1)  teori  politik,  2)  lembaga  politik,  3)  kekuatan  politik  dan  4)  politik internasional. Administrasi negara adalah bagian dari lembaga politik.

Paradigma Keempat: Administrasi  Negara sebagai  Ilmu Administrasi  (19561970)

Pada masa ini para ahli administrasi merasa dikucilkan oleh ahli lainnya. Oleh karena itu mereka mempelajari  sungguh-sungguh ilmu administrasi  yang berintikan teori organisasi dan manajemen dalam upaya meningkatkan efektivitas dan  efisiensi  program.  Dalam keadaan  seperti  ini  jelas  administrasi  Negara memfokuskan  kepada  teori  perilaku  organisasi,  efektivitas  dan  efisiensi manajemen.  Paradigma  keempat  terjadi  hampir  bersamaan  waktunya  dengan paradigma ketiga.  Tokoh penting pada periode ini  adalah Kith M.  Hendarson

Paradigma Kelima: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 sekarang)

Pada masa ini  Herbert  Simon mengemukakan dua aspek penting yang perlu dikembangkan dalam disiplin ilmu administrasi  negara.  Kedua aspek itu adalah:  Pertama, para  ahli  administrasi  negara  yang meminati  pengembangan satu ilmu murni mengenai administrasi. Kedua, satu   kelompok yang lebih besar yang meminati persoalan-persoalan kebijakan publik. Dengan demikian fokusnya  adalah:  teori  perilaku organisasi  dari  segi bagaimana/menggapainya  bukan  dari  segi  seharusnya  dan  teknik  manajemen yang  terakhir.  Sedangkan  locusnya  adalah  kebijakan  publik/ilmu  kebijakan.

Sejalan dengan ini Stephen K.  Bailey mengatakan ada tiga pokok utama dalam

Studi  administrasi  negara  yaitu:  Pertama, perilaku  organisasi  dan  perilaku anggota-anggota  organisasi  publik.  Kedua,  teknologi  manajemen,  dan  Ketiga, kepentingan  publik   yang   erat   hubungannya dengan masalah publik,ketika dan kebijakan publik.

TUGAS II

TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

Berbicara  tentang  perkembangan  teori  administrasi  Negara,  K Bailey (dalam Nicolas Henry,  1988:31-32) mengemukakan bahwa administrasi Negara adalah (atau seharusnya) menyangkut perkembangan empat macam teori, sebagai berikut:

1. Teori deskriptif eksplanatif, atau diskripsi struktur bertingkat  dan berbagai hubungan dengan lingkungannya. 

Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara  baik  dalam bentuk  konsep,  proposisi  atau  hukum.  Contoh  adalah  konsep hirarkhi dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi  formal.  Konsep tersebut  menjelaskan ciri  umum dari  organisasi

formal,  yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi.  Konsep yang sederhana seperti hirarkhi ini bisa berkembang menjadi rumit, misalnya teori yang  menjelaskan  secara  deskriptif  multihirarkhi  dalam mekanisme  kerja organisasi publik kurang jelas dijelaskan sebagai orang yang berada dipucuk

hirarkhi suatu organisasi dan secara eksklusif bekerja dalam struktur internal  tersebut,  karena  disamping  organisasi  yang  dipimpinnya,  ia  juga  harus berhubungan dengan organisasi atau kelompok-kelompok sosial  lain/politik lain  yang  juga  memiliki  hirarkhi  sendiri.  Dalam hal  ini  manajer  suatu organisasi  lebih  cocok  dijelaskan  sebagai  broker  yang  senantiasa  harus bernegosiasi  menjembatani  kepentingan-kepentingan  organisasi  dengan kepentingan-kepentingan lain di luar organisasi yang dipimpinnya. Pada  dasarnya  teori  deskriptif  eksplanatif  menjawab  dua  pertanyaan  teori deskriptif,  yaitu  apa  dan  mengapa  atau  apa  berhubungan  dengan  apa.

2. Teori  normatif, atau nilai-nilai 

Yang menjadi  tujuan bidang ini,  alternative keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi negara(praktisi)  dan  apa  yang  seharusnya  dikaji  dan  dianjurkan  kepada  parapelaksana kebijakan. Teori  normatif  bertujuan menjelaskan situasi  administrasi  masa mendatangsecara  prospektif.  Termasuk  dalam  teori  ini  adalah  Utopi,  misalnyamasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Teori normatif juga dapat dikembangkan denganmerumuskan kriteria-kriteria normatif  yang lebih spesifik,  seperti  efisiensi,efektivitas, responsibilitas, akuntabilitas, ekonomi,  semangat  kerja pegawai,desentralisasi,  partisipasi,  inovasi  dan  sebagainya.  Teori  normatifmemberikan rekomendasi  kearah mana suatu realitas  harus  dikembangkanatau perlu diubah dengan menawarkan kriteria-kriteria normatif tertentu.

Permasalahan  dalam  teori  normatif  adalah  bahwa  kriteria-kriteria  yangditawarkan tidaklah selalu saling mendukung, akan tetapi dalam beberapa halsaling bertentangan. Misalnya penekanan pada efisiensi dapat mengorbankanperataan penekanan pada sentralisasi juga dapat mengorbankan akuntabilitasdan inovasi (terutama dari bawah).

3. Teori  asumtif

Pemahaman  yang  benar  terhadap  realitas  seorang administrator, suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan maupun model malaikat birokrat. Teori  asumtif  menekankan  pada  prakondisi  atau  anggapan  adanya  suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Teori X dan Y dari McGregor adalah salah satu contoh dari teori Asumtif.  Dalam teori tersebut  dikemukakan  dua  jenis  asumsi  yang  berlawanan  tentang  sifat manusia. Teori X berasumsi bahwa pada dasarnya manusia bersifat malas dan senang  menghindari  pekerjaan  jika  memungkinkan.  Sementara  teori  Y berasumsi sebaliknya, yaitu bahwa manusia memiliki kemauan untuk bekerja dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengontrol  dirinya  dalam mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

4. Teori instrumental, atau peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka

efisien dan efektivitas pencapaian tujuan negara.

Pertanyaan pokok yang dijawab pada teori ini adalah bagaimana dan kapan. Teori  Instrumental  merupakan  tindak  lanjut  (maka)  dari  proposisi  jika karena.  Misalnya  jika  sistem adminstrasi  berlangsung  secara  begini  dan begitu karena ini dan itu,  jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi. Jika manusia dan institusinya sudah siap atau dapat disiapkan pada perubahan sistem administrasi ke arah desentralisasi yang lebih besar, maka strategi, teknik dan alat-alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya. Teori-teori administrasi negara yang dikemukakan di atas oleh para ahli, banyak tertuju pada peran pemerintah dan dukungan rakyat terhadap masalah-masalah yang dihadapi publik. Keterlibatan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  administrasi  Negara sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  di  atas  dalam menangani masalah-masalah publik sangat jelas. Karenanya apa yang kemudian menjadi bidang  studi  Administrasi  Negara  adalah  bagaimana  orang-orang

mengorganisasikan diri  mereka sebagai  publik secara kolektif  dan dengan tugas  dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah-masalah public untuk mencapai tujuan bersama mereka.

TEORI ADMINISTRASI

            Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith,   spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.

2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan denga baik.

3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.

4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.

5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas  organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.

6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.

7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka. 

8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar. 

10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.

11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.

12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan  ketidakefisienan.

13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa  rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.

14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.

2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.

3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan biokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi. 

4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.

5. Teori Instrumental, adalah toeri yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih ralistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang

Telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, Teori Administrasi meliputi :

1.      Teori Hubungan Manusia.

 Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa normanorma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.

2.      Teori Pengambilan Keputusan.

 Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models, serta berbagai bentuk resource allocation models.

3.      Teori Perilaku.

Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.

4.      Teori Sistem.

 Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan pengahasil.

5.      Teori Kontigensi.

 Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus. 

TUGAS III

PENGELOMPOKAN TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

Kelompok Teori Deskriptif Eksplanatif

Teori  Hierarki Kebutuhan (Abraham Maslow 1908-1970)

            Alasan menggapa teori ini masuk dalam pengelompokan teori deskriptif ekplanatif karna teori ini berusaha menjelaskan secara menyeluruh menganai kebutuhan manuasia pada umunya yang mendasar. Kemudian menurut maslow manusia termotifasi untk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

            Kemudian teori ini mebutuhkan jawaban dari pertanyaan apa dan mengapa dan atau apa berhubungan dengan apa. pertanyaan apa mebutuhkan jawaban atas realitas secera menyeluruh, seperti realita daras kebutuhan utama manusia dan bagaimana manusia termotifasi untuk memperolehnya dan untuk pertanyaan mengapa tentu sangat berhubungan dengan keadaan realita sebelumnya bahwa motifasi manusia untuk memenuhi kebutuhanya.

Teori Konflik

             Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Bernard Raho,Teori Sosiologi Modern.2007).

Asumsi bahwa mengapa teori ini masuk kedalam kelompok teori deskriptif exkplanatif karna teori ini memiliki penjelasan bertingkat terhadap suatu masalah, teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa teori ini juga memiliki penjelasan bertingkat dalam realitas masalah.

Kelompok Teori Normatif

Teori Akuntabulitas

            Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997). Alasan dimasukan teori akuntabilitas kedalam kelompok teori normatif yakni karna bagaimana suatu istansi atau lembaga pemerintah menciptakan sistem pertangunggung jawaban kedepan bisa menekan angka pelangran atau kebocoran terhadap anggaran yang diperoleh. Dengan asumsi bahwa teori normative akan berbisa mengenai suatu sistem administrasi yang lebih baik kedepanya atau suatu inovasi sistem kedepan.

Teori Efisiensi

            Keompok teori normatif tidak hanya melihat bagaimana sistem kedepan atau perkembangan administrasi kedepan, tetapi juga melihat permasalhan kreteri-kriteria yang tidak saling mendukung, akan tetapi dalam beberapa hal saling bertentangan Misalnya penekanan pada efisiensi dapat mengorbankan perataan penekanan pada sentralisasi juga dapat mengorbankan akuntabilitas dan inovasi (terutama dari bawah). Artinya ada Sesutu yang harus dikorbankan untuk Sesutu yang akan digunakan dengan lebih baik.

Kelompok Teori Asumsi

Teori Y (X Y Behavior Theory)

            Alasan yang medasar mengapa teori X dan Y masuk dalam teroi asumsi dikarenakan teori asumsi merupakan gagasan pemikiran administrator yang tidak mengikuti atau boleh mengkuti model setan maupun model malaikat dalam birokrasi. Adanya pemahaman dugaan sementara dari pilihan yang diambil.

Teori Pilihan Rasional

Alasan teori ini dimakukan dalam kelopok teori asumsi dikarenakan teori memiliki dua sikap yang mendasar dalam diri manusia artinya boleh memilih pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. ada dua asumsi kunci dalam teori pilihan rasional, yaitu 1) rata-rata individu memaksimalkan kepentingan untuk dirinya sendiri. Artinya setiap orang mengetahui tujuan dan pilihan-pilihannya. Ketika mereka dihadapkan pada seperangkat pilihan maka mereka akan memilih hal-hal yang memberi kemanfaatan maksimal dan biaya minimal bagi dirinya. 2) Hanya individu dan bukannya kelompok yang membuat keputusan, yang dikenal dengan istilah individualism

 Kelompok Teori Intrumental

Teori analisis Kebijakan

Pertanyaan pokok yang dijawab dalam teori ini adalah ’bagaimana’ dan ’kapan’. Teori instrumental merupakan tindak lanjut dari proposisi “jika – karena”. Misalnya : Jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena ini dan itu atau jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi, tehnik, alat apa yang dikembangkan.
Analisis kebijakan adalah contoh teori instrumental.

Analisis kebijakan banyak menyumbangkan atau mengaplikasikan tehnik baik kuantitatif – aplikasi regresi, riset operasi, analisis biaya dan manfaat – maupun kualitatif (rasional maupun intuitif) untuk menjawab pertanyaan ’bagaimana’ dan ’kapan’ Jawaban terhadap pertanyaan ini berguna sebagai rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam menentukan langkah-langkah konkrit dalam proses kebijakan publik.